Penyelesaian Sengketa Warga Melalui Mediasi di Pos Bantuan Hukum
Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Labiabae menjadi tempat penting dalam menyelesaikan sengketa antarwarga yang sempat memanas. Proses mediasi yang dilakukan di Posbankum ini berhasil mengakhiri perselisihan dengan cara damai dan kekeluargaan. Peristiwa ini terjadi pada Kamis, 13 November 2025, di Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una.
Sengketa ini bermula dari cekcok antara dua warga tetangga yang sebelumnya memiliki hubungan cukup dekat. Masalah muncul karena ucapan yang dianggap menyinggung salah satu pihak. Pelapor merasa tersinggung karena tetangganya sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Bahkan, pelapor pernah memberikan sebidang tanah kepada tetangganya sebagai bentuk kepercayaan dan hubungan baik.
Namun, ketegangan meningkat ketika pelapor ingin menarik kembali tanah yang diberikan. Selain itu, ia juga mencurigai tetangganya menggunakan hal-hal mistis untuk menghambat usaha yang sedang dirintisnya. Situasi ini membuat hubungan keduanya semakin panas dan berpotensi memicu tindakan tak diinginkan, mengingat mereka tinggal di kawasan perkebunan yang jauh dari permukiman warga lain.
Dengan bantuan Lurah Labiabae, Fariz, serta pendampingan tim Posbankum, proses mediasi berjalan cukup alot namun tetap kondusif. Kedua pihak akhirnya dipertemukan di hadapan pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat untuk mencari titik damai. Dalam suasana haru, keduanya sepakat saling memaafkan dan mengucap sumpah menggunakan Al-Qur’an sebagai bentuk kesungguhan dan kejujuran.
“Alhamdulillah, dengan pendekatan kekeluargaan dan pendampingan hukum yang baik, kedua belah pihak sepakat berdamai. Ini bukti nyata bahwa pembinaan hukum dan keberadaan Posbankum sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Lurah Labiabae, Fariz.
Keberhasilan mediasi ini mendapat apresiasi dari Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy. Ia menilai penyelesaian damai tersebut menjadi wujud konkret akses keadilan yang diberikan Posbankum hingga tingkat kelurahan.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya jajaran Kelurahan Labiabae, yang aktif memanfaatkan keberadaan Posbankum. Hasil ini menunjukkan penyuluhan dan pembinaan hukum Kanwil Kemenkum Sulteng berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Rakhmat Renaldy, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lewat musyawarah seperti ini adalah budaya hukum yang ingin terus dibangun pemerintah. “Posbankum adalah ujung tombak layanan hukum di akar rumput. Melalui wadah ini masyarakat belajar bahwa hukum bukan untuk menakuti, tetapi untuk melindungi. Setiap konflik yang selesai dengan damai adalah kemenangan bagi hukum dan kemanusiaan,” tambahnya.
Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen terus memperluas pembinaan hukum, serta memperkuat kapasitas aparat desa dan kelurahan dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi agar manfaat layanan hukum negara semakin dirasakan masyarakat.

Leave a Reply