Inovasi Digital dan Solusi Sosial di Jawa Barat Mendapat Penghargaan Nasional
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mendapatkan apresiasi nasional atas inovasi yang dilakukan dalam penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Hal ini terwujud melalui penghargaan yang diberikan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah dalam mempercepat proses administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah sistem New Sambara, yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Sistem ini memberikan perubahan signifikan dalam pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan tujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.
Penyederhanaan Alur dan Keamanan Data
Dalam penilaian IGA 2025, salah satu aspek penting yang dinilai adalah efisiensi waktu. Sebelum adanya New Sambara, proses pembayaran PKB membutuhkan hingga 17 tahapan. Namun, dengan sistem baru ini, proses tersebut berhasil dipangkas menjadi hanya empat langkah saja. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan yang bisa terjadi selama proses administrasi.
Selain itu, keamanan data kependudukan menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem ini. New Sambara telah mengintegrasikan teknologi validasi identitas berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP elektronik, serta fitur biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah (face recognition). Dengan demikian, data wajib pajak lebih aman dan tidak mudah disalahgunakan.
“Sistem ini terintegrasi penuh dengan layanan Samsat. Tujuannya agar akses layanan bisa dilakukan dari mana pun dengan potensi kesalahan yang minim, sekaligus memastikan keamanan data wajib pajak,” ujar Asep Supriatna, Kepala Bapenda Jabar, pada Jumat 12 Desember 2025.
Tantangan Pelayanan Publik
Meskipun mendapatkan penghargaan, Asep menekankan bahwa penghargaan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Menurutnya, apresiasi dari Kemendagri merupakan hasil kolaborasi antara jajaran Bapenda, dukungan Pemprov, dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru.
Namun, ia juga menyampaikan bahwa tantangan pelayanan publik akan terus berkembang. Oleh karena itu, inovasi tidak boleh berhenti, harus terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Orientasi utama dari inovasi digital seperti New Sambara adalah menghadirkan layanan yang lebih humanis dan efisien. Kepercayaan publik hanya bisa tumbuh jika inovasi pemerintah memberikan kemudahan nyata dalam urusan warga sehari-hari,” tambahnya.
Inovasi Hunian Sementara
Selain di sektor pendapatan daerah, Pemprov Jabar juga mendapatkan apresiasi atas inovasi sosial di sektor perumahan. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) turut berkontribusi lewat program Apartemen Transit. Program ini dirancang sebagai solusi hunian sementara bagi masyarakat yang menghadapi kondisi mendesak, memberikan ruang bagi warga untuk menata kembali kehidupan mereka sebelum memiliki hunian tetap.
Program ini dinilai responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dengan tekanan ekonomi tinggi. Melalui inovasi seperti ini, Pemprov Jabar menunjukkan komitmennya dalam menciptakan layanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Melalui berbagai inovasi yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuktikan bahwa transformasi digital dapat menjadi alat efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penghargaan yang diterima dalam IGA 2025 menjadi bukti bahwa upaya yang dilakukan sudah tepat arah. Dengan terus berinovasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendorong perubahan positif di sektor pemerintahan dan layanan publik.

Leave a Reply