Dilihat 177 kali

Realisasi Transfer Ke Daerah di Malang Raya Capai 82,95%

Realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) di wilayah Malang Raya hingga tanggal 31 Oktober 2025 mencapai 82,95% atau sebesar Rp7,31 triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp8,8 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna, dalam pernyataannya.

Kontributor utama realisasi TKD adalah belanja Dana Alokasi Umum (DAU), yang telah terealisasi sebesar Rp4,34 triliun atau 86,37% dari alokasi pagu. Selain itu, kinerja Dana Transfer Khusus (DTK) mencapai Rp1,29 triliun atau 74,93% dari alokasi pagu Tahun Anggaran (TA) 2025.

Sementara itu, Dana Desa tercatat telah terealisasi sebesar Rp770,45 miliar atau sekitar 92,20% dari alokasi yang ditetapkan. Berikut rincian realisasi TKD DAU di berbagai kabupaten dan kota:

  • Kabupaten Malang: Rp1,66 triliun (87,54%)
  • Kabupaten Pasuruan: Rp1,08 triliun (83,72%)
  • Kota Malang: Rp726,29 miliar (83,44%)
  • Kota Pasuruan: Rp417,18 miliar (90,08%)
  • Kota Batu: Rp456,27 miliar (90,40%)

Untuk Dana Desa, realisasi tercatat sebagai berikut:

  • Kabupaten Malang: Rp420,87 miliar (91,48%)
  • Kabupaten Pasuruan: Rp327,75 miliar (92,96%)
  • Kota Batu: Rp21,83 miliar (95,13%)

Selain itu, Dana Bagi Hasil juga memiliki realisasi yang berbeda-beda:

  • Kabupaten Malang: Rp212,78 miliar (80,78%)
  • Kabupaten Pasuruan: Rp455,74 miliar (80,65%)
  • Kota Malang: Rp92 miliar (48,40%)
  • Kota Pasuruan: Rp55,37 miliar (59,91%)
  • Kota Batu: Rp68,31 miliar (74,69%)

Realisasi Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi menjadi dua bagian, yaitu fisik dan non-fisik. Untuk DAK Fisik, realisasi mencapai:

  • Kabupaten Malang: Rp10,28 miliar (40,04%)
  • Kabupaten Pasuruan: Rp587,70 juta (4,67%)
  • Kota Malang: Rp6,76 miliar (77,29%)
  • Kota Pasuruan: Rp4,50 miliar (71,42%)
  • Kota Batu: belum ada realisasi

Sementara itu, untuk DAK Non-Fisik, realisasi mencapai:

  • Kabupaten Malang: Rp203,66 miliar (55,08%)
  • Kabupaten Pasuruan: Rp183,28 miliar (62,54%)
  • Kota Malang: Rp74,08 miliar (54,56%)
  • Kota Pasuruan: Rp26,74 miliar (55,62%)
  • Kota Batu: Rp25,61 miliar (56,02%)

Selain itu, insentif fiskal juga memiliki realisasi yang berbeda-beda:

  • Kabupaten Malang: Rp15,54 miliar (100%)
  • Kota Malang: Rp3,43 miliar (50%)
  • Kota Batu: Rp8,26 miliar (100%)

Kinerja Belanja Negara

Hingga 31 Oktober 2025, realisasi Belanja Negara mencapai 79,92% atau sebesar Rp12,06 triliun. Namun, angka ini mengalami penurunan sebesar 4,66% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 10,91% (year-on-year). Komponen-komponen seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial memiliki tingkat realisasi masing-masing:

  • Belanja Pegawai: 84,60%
  • Belanja Barang: 65,60%
  • Belanja Modal: 29,85%
  • Bantuan Sosial: 86,69%

Pandangan Ekonom

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai bahwa realisasi TKD di wilayah kerja KPPN Malang sudah berada di atas 80%. Ia menekankan pentingnya supervisi dari berbagai lembaga seperti inspektorat, BPKP, maupun kementerian keuangan untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah lebih optimal pada dua bulan terakhir 2025.

Ia juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi mingguan dari kepala daerah dan Sekretaris Daerah (Sekda) kepada perangkat daerah dalam mempercepat penyerapan anggaran.

“Jika semua pihak dapat bersinergi, maka penyerapan belanja APBD dapat di atas 95%. Jika sampai akhir tahun realisasi belanja masih di bawah 90%, maka perlu evaluasi menyeluruh terkait sinkronisasi perencanaan dan penganggaran,” ujar Joko.