Dilihat 210 kali

Respons Cepat Pemda TTU terhadap Pemblokiran Dana Desa Tahap II

Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Yosep Falentinus Delasalle Kebo menunjukkan respons yang cepat terhadap pemblokiran dana desa tahap II untuk 130 desa oleh Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan setelah ia menggelar pertemuan bersama perwakilan dari 43 desa di Aula Lantai Dua Kantor Bupati TTU pada Senin, 1 Desember 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Falent menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) TTU akan segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh ratusan desa. Ia menegaskan bahwa Pemda akan mengirimkan surat resmi ke Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.

“Kami akan mengirimkan surat ke Jakarta paling lama besok (Kamis, 2 Desember 2025), agar mendapatkan respon balik dari Kementerian Keuangan,” ujarnya usai pertemuan tersebut.

Bupati menjelaskan bahwa sebagian besar desa memiliki proyek yang sudah berjalan, sehingga tagihan pembayaran tidak bisa dihentikan begitu saja. Ia menekankan bahwa tanggung jawab atas tagihan tersebut ada pada kepala desa, bukan pada Pemda.

“Iya, rata-rata ada pekerja proyek yang sudah berjalan, dan ini tagihan akan ke desa, bukan ke Pemda. Dan itu menjadi tanggung jawab kepala desa,” jelasnya.

Meskipun demikian, Bupati Falent menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tetap hadir mendampingi desa dalam mencari solusi menghadapi situasi ini. Ia menyatakan bahwa Pemda tidak ingin melepaskan desa dalam kondisi seperti ini.

“Kita (Pemda red) tidak mau lepas mereka (pemdes) dalam kondisi ini,” ujarnya.

Langkah pengiriman surat ke pemerintah pusat pada esok hari disebut sebagai upaya percepatan untuk memperjelas status pemblokiran serta mempercepat alur respon dari Kementerian Keuangan. Dengan langkah cepat ini, Pemkab TTU berharap desa dapat kembali bergerak dan penyelesaian proyek tidak semakin tertunda.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemda TTU

  • Mengirimkan surat resmi ke Kementerian Keuangan untuk memperjelas status pemblokiran dana desa.
  • Menindaklanjuti keluhan desa melalui komunikasi langsung dengan perwakilan 43 desa.
  • Mendampingi desa dalam mencari solusi terkait pemblokiran dana.
  • Memastikan proyek yang sedang berjalan tidak terganggu akibat pemblokiran dana.

Peran Pemda dalam Situasi Ini

Pemda TTU berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan kepada desa-desa yang terkena dampak pemblokiran dana. Meskipun tanggung jawab utama ada pada kepala desa, Pemda tetap berada di sisi mereka untuk membantu menyelesaikan masalah yang muncul.

Pemda juga berharap adanya respon cepat dari Kementerian Keuangan agar situasi ini tidak berlarut-larut dan mengganggu pelaksanaan proyek yang sudah berjalan.

Harapan Pemda TTU

Pemda TTU berharap dengan tindakan cepat yang dilakukan, desa-desa dapat kembali bergerak dan proyek-proyek yang sedang berjalan tidak terhambat. Selain itu, Pemda juga berharap adanya kejelasan dari pemerintah pusat mengenai status pemblokiran dana desa.