Dilihat 135 kali

Kondisi Jembatan Perdamaian yang Mengkhawatirkan

Jembatan yang menghubungkan dua wilayah penting, Desa Sikasur di Kecamatan Belik dan Desa Karangmoncol di Kecamatan Randudongkal, kembali menjadi perhatian serius setelah kondisinya dilaporkan semakin memburuk. Jembatan selebar 2,5 meter dengan panjang 42 meter yang membentang di atas Sungai Comal—dikenal sebagai “Jembatan Perdamaian”—telah rusak parah dan terbengkalai selama hampir satu tahun tanpa penanganan resmi.

Kerusakan Kronis dan Ancaman Runtuh

Kondisi Jembatan Perdamaian saat ini, sebagai penghubung Sikasur-Karangmoncol, semakin mengancam keselamatan para penggunanya. Material pembangun jembatan telah tergerus secara masif, rangka utama menunjukkan pelemahan signifikan, dan sejumlah bagian terlihat nyaris tidak aman lagi untuk dilintasi.

Dampak buruk ini diperparah oleh derasnya aliran Sungai Comal saat musim hujan, yang terus menerus mengikis struktur dasar jembatan. Dokumentasi visual pada hari Rabu (19/11/2025) memperlihatkan dengan jelas adanya keretakan besar dan kelengkungan pada struktur jembatan. Warga sekitar menyatakan bahwa bahaya yang ada kini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan risiko keselamatan yang wajib direspons.

Slamet Riyadi, warga Desa Sikasur, menegaskan bahwa jalur vital antar-kecamatan ini tidak boleh dibiarkan rusak terus-menerus. “Iya, itu rusak sudah lama, hampir setahun. Tergerus banjir,” ujar Slamet Riyadi. “Harapan warga, pemerintah daerah bisa segera melakukan perbaikan.”

Kepentingan Publik dan Akses Cepat

Dampak kerusakan ini dirasakan luas, termasuk oleh warga Desa Simpur dan mereka yang sering melintas menuju Karangmoncol, Bantarbolang, hingga pusat Kabupaten Pemalang. Jembatan Perdamaian adalah jalur yang sangat diandalkan karena menawarkan rute tercepat dan paling efisien, menghindari alternatif lain yang membutuhkan waktu tempuh jauh lebih lama dan melelahkan.

Selain berperan sebagai akses harian bagi berbagai profesi, Jembatan Perdamaian memegang peran strategis besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Jika mobilitas terhambat, akan muncul potensi gangguan pada distribusi logistik, terhambatnya pelayanan sosial, dan lonjakan biaya transportasi yang memberatkan masyarakat.

Menanti Anggaran dan Rencana Perbaikan

Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang segera mengambil tindakan serius, mulai dari audit teknis, pengajuan anggaran darurat, hingga penyusunan rencana perbaikan yang jelas agar jembatan ini dapat kembali digunakan dengan aman. Sebagai jalur penghubung utama, Jembatan Perdamaian bukan sekadar nama, tetapi menyangkut kepentingan publik ribuan individu.

Semakin lama penanganan ditunda, semakin tinggi risiko kecelakaan yang mungkin terjadi dan semakin besar dampak negatif yang ditimbulkan pada seluruh aktivitas warga. Kini publik menantikan respons yang cepat, konkret, dan transparan dari Pemkab Pemalang agar Jembatan Perdamaian dapat segera dipulihkan demi keselamatan dan kelancaran mobilitas bersama.