Dilihat 223 kali

Penertiban Tambang Ilegal di Kepulauan Bangka Belitung Terus Berlanjut

Penertiban tambang ilegal di Kepulauan Bangka Belitung kembali mengungkap praktik pengelabuan yang diduga melibatkan jaringan terstruktur. Setelah menyita sembilan alat berat sehari sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Korwil Babel kembali menemukan tujuh excavator yang disembunyikan di kebun warga RT 27 Desa Perlang, Lubuk Besar, pada Sabtu, 22 November 2025.

Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa para pelaku tambang ilegal dengan sengaja menonaktifkan aktivitas operasional dan menyembunyikan alat berat untuk menghindari jerat hukum. Bahkan, beredar dugaan bahwa praktik penyembunyian ini tak lepas dari dukungan sejumlah oknum aparat penegak hukum. “Kalau masyarakat biasa tanpa bekingan, mana mungkin berani,” begitu kesan yang merebak di masyarakat.

Tujuh excavator tersebut ditemukan dalam kondisi dibungkus plastik hitam tebal. Seluruh nomor identitas dan tanda pabrik sengaja dihapus. Rinciannya, tiga unit bermerek Liu Gong dan empat unit Sany, dengan kondisi yang tampak masih baru.

“Untuk menghindari kekeliruan identifikasi, Satgas PKH telah mengumumkan secara resmi temuan ini dan mempersilakan siapa pun yang mengaku sebagai pemilik untuk hadir dengan membawa bukti kepemilikan yang sah,” ujar Dankorwil Satgas PKH Babel, Kolonel Inf Amrul Huda.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah Satgas juga menemukan indikasi kuat bahwa tujuh excavator ini berkaitan dengan sembilan unit yang ditemukan sehari sebelumnya. Pola penyimpanan dan lokasi pengelabuan yang serupa memperlihatkan adanya sistem “jamaah penyimpanan alat” yang tertata dan masif.

Dampak Ekologis Tambang Ilegal

Satgas PKH menegaskan bahwa praktik tambang ilegal membawa dampak ekologis serius. Aktivitas tanpa izin tersebut mengakibatkan kerusakan struktur tanah, erosi tinggi, pencemaran aliran air, dan meninggalkan luka ekologis yang membutuhkan waktu pemulihan antara 10 hingga 20 tahun.

Melalui temuan terbaru ini, Satgas PKH menyampaikan pesan tegas kepada para pelaku illegal mining di Babel. Menyembunyikan alat tidak akan menyelesaikan persoalan. Mereka yang memilih bersikap kooperatif bahkan bersedia menjadi justice collaborator dinilai dapat membantu mengungkap jaringan yang lebih luas, dan hal itu akan dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum.

“Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kesadaran hukum, tidak ikut terlibat dalam upaya menyamarkan, menyembunyikan, atau memfasilitasi alat-alat yang digunakan untuk kegiatan illegal mining,” kata Amrul.

Langkah Pemerintah dalam Menindak Tambang Ilegal

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satgas PKH, yang bekerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, akan menindaklanjuti seluruh temuan kegiatan tambang ilegal, baik secara hukum maupun administrasi.

“Negara tidak boleh kalah dalam menindak tambang ilegal ini,” ujarnya. “Secara fisik, seluruh kegiatan yang mengarah pada praktik ilegal sudah kita tutup secara geografis.”

Penertiban terus dilanjutkan, dan dengan temuan-temuan terbaru ini, instruksi Presiden Prabowo jelas menegaskan komitmennya bahwa praktik tambang ilegal di Bangka Belitung tak lagi bisa dibiarkan beroperasi di balik bayang-bayang perlindungan para oknum rakus.