Dilihat 225 kali



Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin (24/11) menyampaikan rencana penambahan personel militer di tiga kota strategis yang ia sebut sebagai center of gravity. Ketiga wilayah tersebut adalah Jakarta, Aceh, dan Papua. Meski belum merinci jumlah personel yang akan dikerahkan, Sjafrie menegaskan keputusan ini dilakukan dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar pembangunan bisa berjalan aman dan lancar.

Sejawat Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer itu juga menyebutkan bahwa pemerintah akan membangun 150 batalion infanteri teritorial setiap tahunnya. BBC News Indonesia melakukan wawancara dengan warga di Papua dan Aceh untuk menggali pendapat mereka terkait rencana penambahan tentara di daerah mereka.

Mayoritas warga menyatakan bahwa penambahan tentara tidak dibutuhkan dan khawatir akan memicu trauma masa lalu. Kedua warga tersebut memiliki pengalaman panjang dengan interaksi militer. Junaidi, salah satu warga Aceh Timur yang pernah mengalami penerapan DOM dan darurat militer, mengungkapkan kekhawatiran akan munculnya trauma konflik kembali.

Pengamat menilai penambahan personel militer ini akan memperkuat remiliterisasi di segala aspek kehidupan di Indonesia. BBC News Indonesia telah menghubungi Kementerian Pertahanan untuk mengonfirmasi kekhawatiran warga, tetapi tidak mendapatkan jawaban.



Bagaimana tanggapan masyarakat Papua?

Rencana penambahan tentara di tiga daerah disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin usai rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (24/11). Alasannya, ketiga wilayah itu dinilai strategis bagi stabilitas keamanan negara. Jakarta dipilih karena statusnya sebagai pusat pemerintahan yang keamanannya harus dijamin. “Kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” ujar Sjafrie di kompleks parlemen Jakarta.

Sementara Aceh dan Papua dipilih karena merupakan gerbang negara, masing-masing di barat dan timur. BBC News Indonesia mewawancarai beberapa warga di dua wilayah tersebut, mengingat keduanya memiliki rekam jejak interaksi panjang dengan tentara. Pemerintah pernah menerapkan DOM dan darurat militer di Aceh—di pengujung era Presiden Suharto sampai awal reformasi, sementara kehidupan warga Papua sampai saat ini masih lekat dengan tentara.

Benus Murip, seorang warga Lanny Jaya di Provinsi Papua Pegunungan, mengungkapkan bahwa kehadiran personel TNI—dan juga Polri—selama ini telah membuat warga di daerahnya tidak hidup tenang. Benus mencontohkan langkah pihak militer yang sering datang dan membangun pos keamanan tanpa berkoordinasi dengan masyarakat lokal. Tak jarang, tanah yang dibangun pos merupakan tanah milik masyarakat adat atau fasilitas publik.



Selain itu, para tentara disebut Benus juga kerap meminta warga untuk mencarikan kayu bakar atau mengangkat barang milik TNI. Warga terpaksa mengikuti keinginan itu lantaran takut membantah, terang Benus. “Itu biasa terjadi dan saya melihat itu menimulkan kegelisahan. Mereka [mengikuti] bukan karena ikhlas, tapi karena keterpaksaan. Karena takut,” ujarnya. Belum lagi beragam larangan aktivitas terhadap warga, seperti larangan berburu di hutan dan pembatasan jam kegiatan, hanya antara jam 6 pagi hingga 2 siang. Padahal, kata Benus, warga di Lanny Jaya selama bertahun-tahun kerap berburu di hutan pada malam hari. “Sejak TNI di sana, aktivitas itu disetop,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa aparat membatasi aktivitas berkebun maksimal 3 sampai 4 orang.



Dalam sejumlah kesempatan, pemerintah berdalih penempatan tentara di sejumlah titik di Papua untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi warga dari gangguan milisi pro-kemerdekaan. Hal itu juga ditegaskan Sjarie dalam pernyataan di DPR. Namun, Benus mengatakan hal sebaliknya. “Pada dasarnya, masyarakat di sini tidak membutuhkan mereka. TNI justru datang membawa masalah baru, membawa penderitaan bagi orang asli Papua, khususnya di Lanny jaya,” ujarnya. Senada pernyataan sejumlah perempuan Papua kepada BBC News Indonesia yang mengakui kehadiran TNI justru membuat masyarakat “secara psikologis tidak tenang.”



Salah seorang perempuan Papua yang meminta diidentifikasi sebagai Daby menilai, penambahan tentara justru berpotensi membuat masyarakat Papua kian tertekan. Selama ini, masyarakat sudah tertekan karena diliputi perasaan saling curiga, takut dianggap memihak kubu tertentu—TNI atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). “Di sini, warga itu saling tak percaya. Ketika ada sesuatu, takut dianggap berpihak dan dukung suatu pihak,” kata Daby. “Ruang gerak kami menjadi lebih sempit karena khawatir dan takut.” Daby menyebut, militer selama ini memang kerap memberi bantuan kepada warga lokal. Namun, Daby menilai hal itu sebatas upaya membangun imaji positif, tapi tak menyentuh akar masalah dan keinginan warga Papua.



Perempuan menjadi korban

Aktivis perempuan Papua bernama Ice Murip menambahkan, perempuan Papua adalah pihak yang sangat dirugikan dengan kehadiran tentara. Kerugian pertama, terang Ice, adalah potensi menjadi korban kekerasan seksual. “Kalau ditambah, potensi peningkatan kekerasan sangat mungkin terjadi,” ujar Ice. Kerugian kedua, menurutnya, adalah fenomena para perempuan yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga akibat suami tewas dalam operasi keamanan militer. Fenomena ini, terang Ice, banyak terjadi pada pengungsi perempuan dari Lanny Jaya, Intan Jaya, atau Maybrat. “Akibatnya, banyak anak-anak yang kemudian tak bisa dapat pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi,” ujar Ice.



Pernyataan Ice sejalan dengan temuan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang dilansir pada 30 Agustus 2024. Dalam laporan berjudul Perempuan Papua Melawan Kekerasan yang Dilanggengkan Negara tersebut, INFID mendalami tiga fase operasi militer yakni periode 1977-1978, operasi militer 2005, dan pengejaran OPM 2007. INFID menyatakan banyak perempuan Papua kala itu kehilangan ayah, paman, dan saudara laki-lakinya akibat operasi militer. Sementara para lelaki muda kemudian memilih meninggalkan kampung karena enggan terseret dalam operasi militer. “Sehingga mayoritas kampung dihuni janda dan anak-anak. Perempuan kemudian hidup dalam situasi miskin dan terisolasi dari wilayah sekitarnya,” tulis INFID dalam pemaparannya.



Lantas, apa harapan para perempuan Papua itu? Ice dan Daby bersepakat pada dua hal: batalkan penambahan tentara dan tarik personel yang telah ada di Papua. “Kehadiran tentara justru membuat warga tidak aman. Kehadiran mereka secara psikologis membuat warga tidak tenang… Rencana penambahan itu tidak dibutuhkan,” ujar Daby. Sementara Ice menyebut, “Kalau negara demokrasi, pihak yang berkonflik itu duduk bersama untuk mencari solusi permanen. Tapi, tarik dulu semua militer di Papua.” “Saya khawatir trauma konflik itu muncul kembali,” ujarnya.



Tak berbeda dengan warga Papua, sebagian warga Aceh juga mempertanyakan rencana penambahan personel di daerahnya. Seorang warga Aceh Timur yang sempat melalui DOM dan darurat militer mengaku khawatir dengan rencana penambahan tentara di wilayahnya. Ia meminta untuk diidentifikasi sebagai Junaidi. “Saya khawatir trauma konflik itu muncul kembali,” ujar Junaidi. Pria 44 tahun sempat mengalami masa DOM dan darurat militer, yang digambarkannya “sangat traumatis.”



Junaidi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama sempat menyaksikan mayat warga sipil di pinggir jalan. Badannya penuh luka, hasil penyiksaan. Insiden itu membuat ia dan keluarganya, serta warga Aceh Timur lain takut untuk keluar rumah. Mereka tak mau dicurigai tentara sebagai bagian kelompok separatis. Trauma itu pun terus dibawa sampai saat ini. Jika sedang berada di tempat makan dan mendapati tentara atau polisi bersenjata, ia mengaku memilih kabur dan mencari tempat lain. “Badan saya menolak, enggak bisa. Sampai sekarang saya juga enggak bisa berkawan akrab dengan yang berbau militer,” ujarnya. Saat DOM diberlakukan, Junaidi menyebut jumlah tentara di kampungnya sangat banyak dan rutin berkeliling. Mereka bersenjara lengkap dan tak jarang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang dicurigai bagian kelompok separatis. Alhasil, ia mengaku khawatir trauma kolektif itu akan kembali muncul jika pemerintah benar-benar menambah militer di Aceh. “Memang tidak otomatis kekerasan akan kembali terjadi, tapi soal trauma masa lalu itu saya khawatir dapat muncul lagi,” ujar Junaidi. Ia meminta pemerintah meninjau ulang rencana penambahan tentara di Aceh. “Yang harus dilaukan di Aceh saat ini bukan menambah tentara, tapi bagaimana masyarakatnya sejahtera,” kata Junaidi. “Lagipula, siapa yang mau dihadapi tentara di sini [Aceh]?”



Sepanjang penerapan DOM dan darurat militer, sejumlah pelanggaran HAM sempat terjadi. Berdasarkan catatan Komnas HAM, terdapat insiden Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Pidie (1989-1998), pembunuhan massal Simpang KKA di Aceh Utara (1999), dan pembunuhan Bumi Flora di Aceh Timur (2001). Adapula penghilangan paksa di Bener Meriah (2001) dan pembantaian massal di Jambo Keupok (2003). Semua kasus itu telah ditetapkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat, kecuali pembunhan Bumi Flora.



Tentara terus berdatangan di Lanny Jaya

Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, tak memerinci saat dikonfirmasi perihal beragam keluhan masyarakat dan detail penambahan personel. Ia hanya menjawab singkat, “Nanti kita cari waktu.” Namun berdasarkan keterangan Benus Murip, tentara terus berdatangan ke Lanny Jaya beberapa waktu terakhir. Benus tak mengetahui jumlah tentara yang kini berada di Lanny Jaya, tapi dalam empat bulan terakhir ia mencatat setidaknya ada lima kedatangan personel militer, lengkap dengan persenjataan, di Distrik Kuyawage, Melagai, dan Tiom. Kedatangan pertama terjadi pada 21 Agustus 2025, di mana sekitar 10 mobil tiba membawa pasukan. Sehari setelahnya, sekitar 15 mobil membawa pasukan menuju Melagai dan disebut Benus “balik dalam keadaan kosong.”