Dilihat 145 kali

Forum Konsultasi Publik dan Bimbingan Teknis Antimicrobial Resistance di Kota Tanjungpinang

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, hadir dalam acara yang bertajuk Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kota Tanjungpinang. Acara ini juga dilengkapi dengan Bimbingan Teknis Antimicrobial Resistance (AMR) yang berlangsung di Hotel CK pada Rabu (26/11/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjadi sarana komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna memperkuat standar pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam sambutannya, Raja Ariza menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pihak, terutama masyarakat, agar standar pelayanan yang disusun benar-benar relevan serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Partisipasi aktif seluruh pihak, khususnya masyarakat, menjadi kunci agar standar pelayanan yang disusun benar-benar relevan serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujar Raja Ariza dalam pengarahannya.

Perhatian terhadap Resistensi Antimikroba

Ia juga menyampaikan bahwa Bimtek AMR merupakan upaya meningkatkan kesadaran mengenai bahaya resistensi antimikroba. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan ancaman tersebut sebagai silent pandemic karena berpotensi memengaruhi kesehatan manusia, hewan, lingkungan, dan berdampak pada sektor ekonomi.

Menurutnya, isu ini tidak hanya menjadi perhatian tenaga kesehatan atau Badan POM tetapi juga pemerintahan daerah. “Isu resistensi antimikroba bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan atau Badan POM, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,” jelasnya.

Kewajiban Pemerintah Daerah

Raja Ariza menyebut pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pengawasan obat dan makanan, memberikan pembinaan kepada pelaku usaha, serta memastikan fasilitas pelayanan publik, termasuk sarana kefarmasian, memenuhi ketentuan penggunaan obat. Ia menegaskan bahwa di tingkat daerah, distribusi obat yang tidak sesuai aturan dapat menurunkan mutu dan keamanan serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba.

Ia juga menyoroti data BPOM yang menyebut bahwa pada 2024 sebanyak 70,59% apotek di Indonesia masih menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan obat-obatan.

Langkah Pemerintah Kota Tanjungpinang

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dengan aparat penegak hukum, meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk penggunaan antibiotik secara tepat, serta mengintegrasikan program pencegahan AMR dalam perencanaan pembangunan melalui pendekatan One Health.

“Maka pelaksanaan FKP ini adalah sebagai wadah dialog partisipatif antara penyelenggara layanan publik dan masyarakat untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan, evaluasi, serta permasalahan pelayanan publik, dan saya berharap forum ini dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang demi pelayanan publik yang semakin baik,” tutur Raja Ariza.

Pelaksanaan Acara

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan lima elemen masyarakat Forum Konsultasi Publik serta penyampaian materi dan sesi diskusi.

Dengan adanya forum ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penguatan pengawasan obat dan makanan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan antibiotik secara bijak.