PENAJAM, – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menyampaikan keprihatinannya terkait ketimpangan pembangunan yang terjadi sejak dimulainya proyek besar Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, percepatan pembangunan yang berpusat di Kecamatan Sepaku belum diikuti oleh perkembangan serupa di tiga kecamatan lainnya, yakni Penajam, Waru, dan Babulu.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Badan Anggaran DPR, pemerintah pusat, dan Otorita IKN di Gedung Kemenko 3, Waris menegaskan bahwa manfaat pembangunan IKN belum terdistribusi secara merata di wilayah PPU. Ia menyebut ketiga kecamatan tersebut tidak mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi infrastruktur maupun perkembangan ekonomi masyarakat.
“Hingga kini tiga kecamatan tersebut belum tersentuh pembangunan yang berarti. Kondisinya berbeda dengan Sepaku yang menjadi lokasi kegiatan utama IKN,” ujarnya pada (17/11/2025).
Lebih lanjut, Waris memaparkan kondisi fiskal daerah yang semakin terbebani sejak adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Anggaran daerah yang sebelumnya mencapai Rp2,6 triliun dipangkas hingga 50 persen menjadi Rp1,3 triliun. Pemangkasan tersebut berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan program-program prioritas di tingkat kecamatan.
Di sisi lain, belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp900 miliar membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Kondisi ini membuat PPU kesulitan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah, khususnya di kecamatan yang tidak terdampak langsung oleh aktivitas IKN.
“Dengan keterbatasan anggaran tersebut, kami berharap pemerintah pusat dapat memberi perhatian lebih agar pembangunan di PPU dapat berjalan merata di seluruh wilayah,” harap Waris.
Ia menegaskan bahwa sebagai daerah penyangga IKN, PPU membutuhkan dukungan yang proporsional dari pemerintah pusat. Tanpa dukungan tersebut, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dikhawatirkan akan berjalan lambat dan semakin tertinggal dari kebutuhan masyarakat. (ADV)
Leave a Reply