Dilihat 26 kali

PENAJAM, Nusantara.co – Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), diminta mulai menyiapkan berbagai kelengkapan sebelum tim satuan tugas (Satgas) pemerintah daerah (Pemda) melakukan inspeksi.

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk memastikan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan, termasuk dari sisi kelayakan fasilitas, keamanan pangan hingga pengelolaan limbah.

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyampaikan pihaknya sengaja memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada seluruh pengelola SPPG sebelum pemeriksaan dilakukan. Langkah itu bertujuan agar pengelola dapat mempersiapkan data maupun fasilitas yang nantinya menjadi bagian dari pemeriksaan.

“Sudah saya tanda tangani untuk memberitahukan kepada pemilik SPPG bahwa pada saatnya nanti kami akan melakukan inspeksi berdasarkan perintah kementerian,” ucap Tohar, Rabu (11/11/2026).

Menurut Tohar, PPU saat ini memiliki 12 SPPG reguler dan satu SPPG satelit yang melayani wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), yang seperti di bangun di kawasan Jenebora.

Sebelum turun ke lapangan, anggota Satgas terlebih dahulu menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pemeriksaan. Hal ini dinilai penting agar setiap unsur yang terlibat dapat menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.

Tohar menyebut, pemeriksaan mencakup empat parameter dengan 14 indikator. Sejumlah perangkat daerah akan terlibat, menyesuaikan fungsi dan kewenangannya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kata dia, akan melihat kondisi pengelolaan limbah. Sementara unsur kesehatan akan memeriksa aspek kelayakan dan keamanan pangan. Fasilitas pendukung seperti kompor hingga perlengkapan penyajian juga menjadi bagian yang diperhatikan.

“DLH menjustifikasi kondisi riil di lapangan berkenaan dengan pengelolaan limbah. Kemudian teman-teman kesehatan terkait dengan kelaikan tadi,” jelasnya.

Selain itu, Satgas melibatkan perangkat daerah lain seperti bidang ketahanan pangan, pertanian dan pekerjaan umum.

Tohar menambahkan, hasil pemeriksaan nantinya akan dituangkan dalam formulir sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).

“Pemkab PPU kini memanfaatkan waktu sebelum inspeksi untuk memastikan seluruh anggota Satgas memahami mekanisme pemeriksaan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif,” tandasnya. (ADV)