Dilihat 18 kali

PENAJAM, Nusantara. co – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong peningkatan infrastruktur pengairan dengan mengupayakan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. Sejumlah pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi di kawasan pertanian kini diusulkan melalui program Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI) Kementerian Pekerjaan Umum.

Upaya tersebut dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU melalui Bidang Pengairan. Program SIPURI dimanfaatkan sebagai jalur pengajuan berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari peningkatan kapasitas jaringan irigasi hingga rehabilitasi saluran yang mengalami kerusakan.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR PPU, Welliam Yunior, menjelaskan bahwa program tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat tanpa harus sepenuhnya membebani anggaran kabupaten.

Menurutnya, koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) telah dilakukan sejak 2025. Langkah tersebut mulai membuahkan hasil karena PPU sudah memperoleh manfaat dari program pendanaan kementerian tersebut.

“Program ini menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui kementerian, sementara daerah menjadi penerima manfaat pembangunan. Kami sudah memulainya sejak 2025 dan saat ini memasuki tahun kedua dengan memanfaatkan SIPURI,” ungkap Welliam.

Ia menerangkan, beberapa pekerjaan telah masuk dalam daftar usulan, termasuk pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Daerah Irigasi Rawa Labangka dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp6,3 miliar.

Selain proyek tersebut, Dinas PUPR PPU juga mengajukan peningkatan jaringan irigasi dengan estimasi biaya Rp2,7 miliar. Terdapat pula usulan pekerjaan irigasi lainnya senilai kurang lebih Rp2 miliar, termasuk peningkatan serta rehabilitasi jaringan di kawasan Deywaru dan wilayah sekitarnya.

Welliam mengatakan, penentuan lokasi dan jenis pekerjaan tidak dilakukan sembarangan. Seluruh usulan disusun dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, salah satunya mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 mengenai kriteria dan penetapan status daerah irigasi.

Adapun wilayah yang masuk dalam cakupan pengajuan meliputi Deywaru, Deywaru Masyarakat, Dey Guntung, Labangka hingga Babulu Darat.

Meski demikian, proses mendapatkan bantuan pembiayaan dari pusat memerlukan persiapan administrasi dan teknis yang cukup lengkap. Pemerintah daerah diwajibkan memenuhi persyaratan Readiness Criteria (RC) sebelum usulan dapat diproses lebih lanjut.

Dokumen yang harus disiapkan antara lain Detail Engineering Design (DED), dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) yang berkaitan dengan kebutuhan lahan, serta dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

“Kelengkapan readiness criteria menjadi salah satu syarat utama. Kita perlu menyiapkan DED, dokumen LARAP untuk aspek lahan, serta dokumen lingkungan. Khusus UKL-UPL, sudah kami akomodasi melalui koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup,” terangnya.

Ia menegaskan, kesiapan seluruh persyaratan tersebut akan menentukan kelanjutan proses pengajuan program kepada pemerintah pusat. Karena itu, Dinas PUPR terus berupaya memastikan dokumen pendukung tersedia sesuai ketentuan.

Welliam berharap SIPURI dapat menjadi salah satu sumber dukungan pembangunan infrastruktur pengairan secara berkelanjutan di Kabupaten PPU. Terlebih, keberadaan jaringan irigasi yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pertanian masyarakat.

Melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, ketersediaan air untuk lahan pertanian semakin. (ADV)