PENAJAM, – Penguatan tata kelola desa menjadi agenda besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menjelang akhir tahun 2025. Dari empat rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif yang sedang digodok, dua di antaranya ditempatkan sebagai prioritas utama karena memiliki pengaruh langsung terhadap kemandirian dan kelembagaan desa.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menjelaskan bahwa revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa merupakan kebutuhan mendesak. Menurutnya, aturan yang telah berjalan hampir satu dekade itu sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi perkembangan desa yang semakin dinamis.
“Jadi pembaruan perda tersebut bukan sekadar mengganti pasal, tetapi memperkuat fondasi kemandirian desa agar mampu mengelola anggaran, perencanaan, dan pelayanan publik secara lebih terarah,” ujar Raup saat ditemui pada (20/11/2025).
Ia menegaskan bahwa perubahan regulasi harus memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah desa untuk berinovasi, tetapi tetap berjalan dalam koridor akuntabilitas. Dengan tantangan yang bertambah, mulai dari peningkatan kebutuhan layanan hingga perubahan pola pembangunan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), desa dituntut mampu bergerak lebih adaptif.
Selain revisi perda desa, DPRD juga menyiapkan Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rancangan aturan ini dipandang penting untuk memperjelas dan memperkuat peran BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyalur aspirasi masyarakat di tingkat desa.
Menurut Raup, implementasi peran BPD selama ini belum optimal karena masih banyak desa yang menghadapi ambiguitas dalam pola hubungan kerja antara kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Kekaburan regulasi membuat beberapa fungsi BPD berjalan tidak maksimal.
“Sejumlah desa memang masih bingung bagaimana membangun hubungan kerja yang baik dengan BPD. Karena itu, raperda baru diharapkan memberi batasan dan alur kerja yang lebih jelas,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa kedua raperda tersebut akan sangat menentukan arah pembangunan desa di PPU. Dengan aturan yang lebih kokoh, desa dapat menjalankan pemerintahan secara lebih tertib, transparan, dan efisien.
Empat raperda inisiatif tersebut—dua di antaranya terkait desa—akan dibahas melalui pembentukan panitia khusus (Pansus). DPRD menilai mekanisme pansus penting untuk memastikan pembahasan berlangsung lebih cepat, terarah, dan menghasilkan regulasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tingkat desa.
“Harapan kami, ketika raperda-raperda ini disahkan, desa tidak hanya memiliki payung hukum yang jelas, tetapi juga dorongan untuk menjadi lebih mandiri dan mampu berkontribusi besar dalam pembangunan daerah,” pungkas Raup. (adv)

Leave a Reply