Dilihat 6 kali

Palangka Raya, Nusantara.co – Pemerhati ekonomi Rahmat Hidayat, mengingatkan daerah agar waspada terhadap naik-nya BI Rate. Menurutnya, suku bunga yang mengencang bukan sekadar statistik.

“Angka itu naik lagi, dan seketika napas ekonomi terasa lebih berat. Di ruang-ruang rapat dan meja kasir, suku bunga yang mengencang adalah tagihan yang membesar, ekspansi yang tertunda, dan pilihan-pilihan sulit saat harga-harga tak lagi ramah,” ujarnya.

Bank Indonesia pada 18 November 2026 menaikkan BI-Rate 25 bps menjadi 6,00 persen.

Rahmat menyebut tekanan kali ini menguji kemampuan menyesuaikan diri. “Kondisi berat ini bukan menguji siapa yang kuat, tapi lebih kepada siapa yang bisa beradaptasi,” katanya. Di tengah upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan menahan agar ekonomi tidak tergelincir, setiap keputusan kini diuji, siapa yang bertahan dan siapa yang terhimpit.

Menurut Rahmat, dampak kenaikan BI Rate cepat terasa di daerah: biaya pinjaman usaha naik, konsumsi melambat, dan tekanan harga membayangi. Karena itu, pemda perlu merespons lewat pengendalian harga pangan dan penguatan ekonomi lokal melalui APBD yang cermat.

Langkah yang diusulkan untuk pemda

Rahmat mengusulkan empat langkah utama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota:

1. Gerakan TPID yang agresif. Perketat pemantauan harga harian, pangkas hambatan distribusi antarwilayah, manfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut, dan gelar pasar murah rutin agar gejolak harga pangan (volatile food) tidak memicu inflasi daerah.

2. Dukung UMKM dan sektor riil lokal. Fasilitasi permodalan non-kredit mahal lewat pendampingan usaha, galakkan belanja produk lokal, dan perluas penyerapan produk UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemda.

3. Percepat belanja APBD yang produktif. Cairkan belanja modal dan program padat karya sejak awal tahun agar perputaran uang di daerah tetap terjaga saat ekspansi swasta tertahan bunga tinggi.

4. Disiplin belanja dan efisiensi fiskal. Prioritaskan program berdampak langsung pada warga, kurangi belanja seremonial, dan optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan wajib pajak.

“Di level daerah, keberhasilan menghadapi kenaikan BI-Rate ditentukan oleh ketepatan eksekusi di lapangan, yakni menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan memastikan anggaran daerah benar-benar menggerakkan ekonomi,” kata Rahmat.

Peringatan Rahmat relevan dengan kondisi Kalteng saat ini, berdasarkan data resmi berikut.

BPS mencatat inflasi tahunan Kalteng Oktober 2026 sebesar 5,19 persen. Angka nasional 3,23 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 8,33 persen secara tahunan. Kepala BPS Kalteng Toto Haryanto Silitonga menyebut inflasi tahun kalender sudah melewati batas toleransi sebagai “warning” bagi pemda.

Ekonomi Kalteng tumbuh 2,05 persen pada triwulan III-2026, lebih rendah dari seluruh provinsi lain di Kalimantan. Laporan BI Kalteng mencatat kredit di Kalteng tumbuh 13,20 persen pada triwulan II 2026, tetapi kredit UMKM masih terkontraksi 3,64 persen.

Sebagian langkah pengendalian harga sudah berjalan. Pada 13 Oktober, BI Kalteng, Bulog, dan TPID menyalurkan 150 ton beras premium di Palangka Raya, Kotawaringin Timur, dan Kapuas.