Dilihat 117 kali

Kobar, Nusantara – Setiap kali bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melumpuhkan aktivitas warga, narasi publik hampir selalu terjebak dalam pola yang sama. Gedung gubernur mendadak berhawa panas oleh cecaran kritik, seolah-olah penanggulangan bencana di seluruh penjuru wilayah adalah beban tunggal di pundak pemerintah provinsi. Cara pandang ini acap kali membuat kita luput melihat pemegang kendali yang sebenarnya berada paling dekat dengan titik api.

 

Secara filosofis dan yuridis, otonomi daerah dirancang agar penanganan masalah dapat dilakukan secara presisi oleh pihak yang paling memahami dinamika tapak.

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara gamblang meletakkan urusan penanggulangan bencana serta perlindungan lingkungan hidup sebagai kewenangan yang didesentralisasikan ke tingkat kabupaten/kota. Ini berarti, secara hierarki tata kelola, bupati bukanlah sekadar penonton atau instansi perantara, melainkan manajer utama (first responder) atas keselamatan ekologis di wilayahnya.

 

Otoritas bupati mencakup rantai kendali yang sangat krusial dan mendasar. Dari jemari seorang bupatilah pengawasan terhadap perizinan lahan diterbitkan, dari garis komandonya patroli pencegahan berbasis tapak digerakkan, dan di bawah kendali langsungnya Satuan Tugas (Satgas) lokal bekerja. Ketika sebuah wilayah membara, hal itu merupakan sinyal paling nyata dari melempemnya pengawasan di tingkat lokal.

 

Tentu kita tidak menafikan pentingnya sinergi inter-pemerintahan. Koordinasi dari pemerintah pusat dan provinsi memang tetap menjadi fondasi penting untuk memperkuat kesiapsiagaan personel serta alokasi alutsista di area rawan hotspot. Namun, mekanisme dukungan dari level atas ini adalah instrumen penguat (amplifier), bukan payung tempat bupati berlindung dari kewajiban dasarnya.

 

Sangat ironis jika seorang kepala daerah sigap mengklaim otoritas otonomi saat membagikan izin usaha atau mengelola potensi pendapatan daerah, tetapi mendadak bersikap pasif dan berlindung di balik ketiak provinsi saat bencana lingkungan melanda. Otonomi daerah bukanlah hak istimewa yang hanya dipetik manisnya saja, melainkan paket utuh yang menuntut akuntabilitas penuh atas keselamatan warga.

 

Pada akhirnya, ruang udara yang bersih bukanlah hasil dari retorika prihatin di depan kamera. Kualitas kepemimpinan seorang bupati diuji dari sejauh mana kontrol administratif dan ketegasan hukum diimplementasikan di lapangan, jauh sebelum titik api pertama sempat mengepulkan asap.

 

Penulis : Rahmad Hidayat /Romi (pemerhati masyarakat kabupaten Kobar)