Dilihat 18 kali

PENAJAM, Nusantara.co – Persoalan pemasangan belat di wilayah perairan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Pemerintah daerah berencana menelusuri permasalahan tersebut dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan PPU, Andi Trasodiharto menyampaikan, persoalan pemasangan belat perlu dikaji kembali, terutama menyangkut aspek perizinan dan pemanfaatan ruang laut. Sebab, kewenangan pengelolaan wilayah laut berada di tangan pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten lebih berfokus pada pembinaan dan urusan nelayan.

“Ini akan kami telusuri terlebih dahulu. Mengingat kewenangan pengelolaan laut ada di provinsi, kami akan melakukan koordinasi agar persoalan tersebut bisa ditangani sesuai aturan dan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.

Ia menerangkan, pemanfaatan ruang laut untuk berbagai aktivitas perikanan, seperti pemasangan belat, rumpon hingga bagan, harus memenuhi persyaratan perizinan yang telah ditetapkan. Pengaturannya berada dalam lingkup Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KPPRL) di tingkat provinsi.

Oleh karena itu, nelayan diminta tidak mengabaikan ketentuan mengenai zonasi wilayah penangkapan ikan. Setiap pemasangan sarana penunjang aktivitas perikanan di laut juga perlu mengikuti prosedur yang berlaku.

“Kami mengimbau nelayan supaya memperhatikan aturan dan batas zona penangkapan. Pemasangan belat, rumpon maupun bagan tidak boleh sembarangan dan harus dilaporkan kepada pemerintah provinsi. Jika ada pengaduan yang masuk ke kami, tentu akan diteruskan melalui koordinasi dengan pihak provinsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa sampai sekarang Dinas Perikanan dan Kelautan PPU belum menerima laporan resmi mengenai persoalan pemasangan belat tersebut. Kendati demikian, pihaknya tetap akan melakukan penelusuran untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

Di sisi lain, mengenai kelanjutan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), ia belum bisa memberikan kepastian apakah program tersebut akan terus dilaksanakan. Keputusan terkait keberlanjutan program masih menunggu perkembangan serta arah kebijakan berikutnya. (ADV)